Kanalinespira.com | Jakarta – Permintaan klaim akan tergantung pada presiden Republik Indonesia, termasuk pengelolaan hasil sedimen di laut, yang disajikan dengan Mahkamah Agung.
Di akhir kekuasaannya, Presiden Pemerintah ke -7 Indonesia telah mengadopsi Nabi SIDS seadanya, yang tidak dilarang oleh Menteri Busan.
“Itulah yang dipikirkan orang dan mengatakan bahwa kompensasi untuk Perang Konstitusi, Rabu (25 Mei 2012).
Mahkamah Agung menyatakan bahwa PP bertentangan dengan hukum dan otoritas yang lebih tinggi № 32 Hukum Republik Tajikistan (Hukum Martin).
Berkat keputusan ini, pemerintah tidak dapat lagi dipisahkan oleh bulan.
Taffa sebagai pemohon dalam situasi ini menyatakan bahwa ekspor ekspor ekspor yang diekspor diamati dan potensi kerusakan ekosistem yang tidak dapat dihindari, yang sangat rentan terhadap ekosistem kriminal, yang sangat rentan.
Obvisus menghargai keputusan itu sebagai kemenangan orang untuk mempertahankan perawatan Indonesia alami.
Keputusan seperti itu juga penting dalam upaya pemerintah untuk memantau kebijakan pemerintah, terutama mereka yang mengelola sumber daya alam.
Pemerintah diminta untuk meninjau dan memastikan bahwa semua bentuk penggunaan produk pasar dan sesuai dengan prinsip -prinsip layanan lingkungan.
Menurut keputusan ini, Mahkamah Agung mengulangi peran pengadilan sebagai konstitusional dan hukum warga negara ketika mempertimbangkan kebijakan yang menentang oposisi.
“Article 21 Page 2), Article 10 pm. 5 / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P / P
Jadi komposisi para hakim diperintahkan kepada Termohon kepada Presiden Presiden untuk membatalkan PP 26/2023. Dalam Penghakiman, hal. 26.20223 Tidak ada gugatan yang tidak diperintahkan tanpa hukum atau hukum. “PP dibentuk berdasarkan kebutuhan sesuai dengan persyaratan yang diterapkan: Hukuman menulis.
Para hakim menyatakan bahwa perlindungan dan pemeliharaan lingkungan harus dilakukan untuk mempertahankan kapasitas pantai dan laut dan laut. Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan melalui kontrol proses alami dilakukan dalam bentuk mengelola hasil sedimen laut.
Diketahui bahwa ekspor zona pasir dilarang oleh presiden presiden dengan perintah presiden dilarang oleh perintah presiden.
Mezavatts melarang ekspor penahanan, membahayakan lingkungan, yaitu, banjir pulau kecil. (*)
Ikuti bagian kanalis.tis.com dari kotak isian di whatsapp.
Leave a Reply