Jakarta (PAY MEDIA) – Calon gubernur (cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menjamin warga Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat bebas penggusuran melalui peraturan daerah. “Dulu daerah ini ingin dibuang, tapi tidak jadi dan sudah ditegaskan dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) saat Pak Anies dan kami pasti akan melanjutkan. Pastikan peraturan daerah (Perda) mengikat gubernur. dekrit.” kata Pramono usai bertemu warga Kedoya Utara, Jakarta Barat, Senin. Baca juga: Pengamat Nilai Visi Misi Kantor Gubernur DKI Atasi Kemacetan Lalu Lintas Secara Realistis. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 979 Tahun 2022 tentang Penataan Desa dan Kemasyarakatan yang menunda penggusuran warga Kedoya Utara.
Saat ini, kata Pramono, di tempat itu sudah terbentuk RT yang merupakan tingkat pemerintahan paling bawah.
“Kebijakan Mas Anie akan kita lanjutkan. Dan kalau perlu jangan hanya membuat Pergub saja, tapi membuat Perda agar lebih mengikat,” kata Pramono. Baca Juga: KPU DKI Anggap Debat Pertama Akan Ciptakan Warna Baru Selain itu, saat berdialog dengan warga Kedoya Utara, Pramono mengungkapkan ada dua permasalahan mendasar. Pertama terkait penyediaan air bersih dan kedua terkait penggusuran.
Pipanya sudah ada, tapi air bersihnya belum masuk, sehingga perlu segera direalisasikan, kata Pramono.
Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno menyampaikan visi misi dan program kerja bertajuk “Jakarta Lit” termasuk Benyamin S Awards dan integrasi JAKI dalam debat pertama Pilkada DKI yang berlangsung pada Minggu (6/10).
Pramono berjanji akan ada bursa kerja tiga bulan sekali di kecamatan, pelatihan bersertifikat, lowongan kerja terpadu di JAKI, kerja dimana saja (WFA) bagi ASN, BUMD, dan swasta. Selain itu, memberikan layanan penitipan anak di area kerja dan pusat perkantoran. Baca juga: KPU DKI Pastikan Penyimpanan Logistik Pilkada Bebas Banjir Pramono pun angkat bicara soal pendidikan di Jakarta, menyoroti data anak putus sekolah dan ketimpangan pendapatan guru honorer.
Sejumlah solusi kemudian dijanjikannya, yakni wajib belajar penuh 12 tahun, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul (KJMU) hingga lulus kuliah. Pendidikan lanjutan bagi guru penyandang disabilitas serta beasiswa magister atau doktoral bagi guru dan dosen.
Di bidang kesehatan, Pramono menjanjikan hotline center 24 jam untuk layanan psikologis, memperpendek waktu antrian BPJS, penambahan fasilitas kesehatan, dan penyediaan rumah sakit terapung, kapal ambulans, dan helikopter ambulans di Kepulauan Seribu.