Kininspira.com | Banda Acec-Pusat anti-anti-anti-kardiken dan kaum muda mengkritik tindakan kekerasan yang disebabkan oleh kematian seorang warga negara Acehnnnes Swahn, yang sangat dianiaya oleh Wilayah Penang, 2/8/2025).
Jadi, keberadaan hak asasi manusia dalam hak asasi manusia telah memburuk atau bahkan terlibat langsung dalam polisi GRDP atau bahkan berpartisipasi secara langsung.
“Kekerasan, yang secara terbuka Looga dilaksanakan oleh pemerintah, tanpa penarikan pekerja sipil Looga, semacam ketidakseimbangan,” kata DPK Nasruddin.
Dalam acara tersebut, DPP Femapak membutuhkan:
1. Polisi Draja (GRDP) dengan cepat menunjukkan kredensial, termasuk kemungkinan berpartisipasi dalam petugas pembukaan, dan untuk memastikan tanggung jawab hukum yang terbuka dan independen.
2. Republik Indonesia Indonesia) dari Penang, Kementerian Publik Umum di Indonesia, termasuk produsen Demokrat Ramadi. Kekerasan ini adalah semacam keamanan keamanan nasional dan warga negara Indonesia di luar negeri.
3. Pemerintah Republik Republik Indonesia secara aktif melakukan perlindungan warga negara, karena telah menyetujui Konstitusi 1945, dan prinsip -prinsip hak asasi manusia untuk menyetujui Indonesia.
Fomapik juga menunjukkan kemampuan untuk membangun koalisi sosial antara negara -negara dan kerja sama dalam organisasi kemanusiaan internasional, seperti Amnesty International, jika Amnesty International, cara bekerja di Pangeran Malaysia, jika mereka bekerja secara terbuka dalam kasus ini. (*)
Ikuti Sonals Kalalanian di WhatsApp.
