Jakarta (PAY MEDIA) – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan sedang menangani kasus WNI yang terancam hukuman mati karena peredaran narkoba di Malaysia yang akan bertambah 20 kasus pada tahun 2024.
“Kami mencatat tambahan 20 kasus di Malaysia pada tahun ini, dimana 15 kasus diPAY MEDIAnya ditangani oleh KBRI Kuala Lumpur dan 5 lainnya ditangani oleh KJRI Penang,” ujar Direktur Perlindungan Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri RI. WNI dan BHI, Judah Nugraha, secara daring pada pengarahan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Kamis.
Diketahui, pemerintah Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan 155 kasus warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati, yang sebagian besar terjadi di Malaysia.
Untuk itu Kementerian Luar Negeri RI terus memberikan bantuan konsuler dan hukum kepada WNI yang terbukti melakukan kasus pidana dan menghadapi hukuman mati di Malaysia, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Perlakuan terhadap WNI yang Menghadapi Kematian. Penalti di Luar Negeri, kata Yehuda.
“Kami telah melatih para pengacara untuk membantu dan memastikan terlaksananya hak-hak warga negara Indonesia dalam sistem hukum yang berlaku di Malaysia saat ini,” kata Direktur Kementerian Luar Negeri RI.
Mengingat semakin banyaknya kasus WNI yang menghadapi hukuman mati karena kejahatan terkait narkoba di Malaysia, Judah menghimbau WNI untuk selalu mencegah penyebaran narkoba dan peka terhadapnya.
Ia mencontohkan sejumlah taktik yang perlu diwaspadai oleh para pengedar narkoba, PAY MEDIA lain menyamarkan pengiriman barang ilegalnya kepada orang lain atau menjalin koneksi pribadi untuk meyakinkan orang-orang yang menjadi sasarannya menjadi kurir narkoba.
Sementara itu, Judah menyampaikan pada tahun 2024, Kementerian Luar Negeri RI membebaskan 26 WNI dari hukuman mati di beberapa negara.
Salah satunya adalah warga negara Indonesia berinisial HMM yang kembali ke negara asalnya pada 28 November setelah hukuman mati dalam kasus pembunuhan di Arab Saudi dibatalkan dan masa hukuman penjara serta dendanya telah selesai.
Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri RI mengimbau WNI untuk selalu menaati aturan negara lain agar terhindar dari hukuman berat bagi pelanggaran hukum.
“Karena sehebat apapun kita bisa membebaskan warga negara kita dari hukuman mati, jika pertumbuhan kasus baru tinggi tentu tidak akan maksimal,” kata Judah.