Jakarta (PAY MEDIA) – Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan berbagai badan usaha menjadwalkan pasokan daging, susu, dan telur untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disponsori Presiden. – Pilih Prabowo Subianto.
“Inisiatif ini mendukung program pangan bergizi gratis yang merupakan bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menurunkan angka pertumbuhan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kementerian Pertanian. Agung Suganda dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Agung menekankan pentingnya dukungan lintas sektor untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam rencana aksi.
“Rencana aksi dan kemenangan cepat ini hanya akan berhasil jika ada komitmen penuh dari semua pihak yang terlibat,” ujarnya.
Dikatakannya, penyusunan peta jalan tersebut berada di bawah bimbingan langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan) sebagai wujud tanggung jawab dan akuntabilitas Kementerian Pertanian.
Ia mengatakan, data yang dibutuhkan untuk rencana tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber resmi lainnya sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang akurat dan relevan.
“Kami berharap langkah ini memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan Indonesia Emas pada tahun 2045,” ujarnya lagi.
Ali Agus, Tenaga Ahli Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab di bidang hilirisasi produk peternakan, menegaskan hal ini sangat cocok untuk pengembangan subsektor peternakan.
“Sudah saatnya mendorong peran subsektor peternakan menjadi salah satu penggerak perekonomian lokal dan perekonomian pedesaan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang matang dan kerja sama yang erat dengan Bappenas dalam menyusun rencana tersebut.
“Dukungan berbagai pihak sangat berharga dan kami mengapresiasi segala kerja sama yang terjalin selama proses ini,” kata Ali.
Jarot Indarto, Direktur Pangan dan Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menekankan bahwa prioritas harus dipastikan dalam pemilihan pangan hewani yang akan dikembangkan.
“Kita perlu menetapkan indikator kinerja dan target yang jelas baik jumlah produksi maupun pertumbuhan produktivitas sebagai bentuk akuntabilitas publik,” ujarnya.
Jarot juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dalam negeri melalui produksi dalam negeri, sehingga memerlukan rumusan kegiatan prioritas di Kementerian Pertanian dengan dukungan berbagai kementerian, lembaga, pelaku ekonomi, dan asosiasi.
“Fokus pada bidang-bidang strategis dan alokasi anggaran yang tepat sangat diperlukan karena keterbatasan sumber daya,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan perlunya evaluasi skema pendanaan dengan mempertimbangkan keterbatasan APBN dan APBD, sehingga keterlibatan pihak swasta sangat diperlukan.
“Peta jalan ini harus kita kawal bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui indikator yang terukur, tahapan, kegiatan, dan lokasi yang jelas,” tegas Jarot.
Kerjasama yang erat PAY MEDIA Kementerian Pertanian, kementerian/lembaga terkait, dan badan usaha diharapkan dapat menjamin efektifitas Program Makan Bergizi Gratis.
Selain itu, program ini diharapkan mampu menjawab persoalan ketersediaan pangan dan mendorong ketahanan pangan nasional menuju Indonesia sejahtera dan mandiri sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.