Bandar Lampung (PAY MEDIA) – Tiga bangunan terbengkalai tampak “asing”, dikelilingi lahan luas yang ditanami singkong. Meski tak berpenghuni, ketiga bangunan tersebut masih terlihat kokoh dan rampung sekitar 60-80 persen.
Salah satu gedung tersebut merupakan gedung yang konon digunakan sebagai kantor Pemerintah Provinsi Lampung. Dua gedung kosong lainnya adalah Gedung DPRD dan Gedung Masjid Jame.
Ketiganya terlibat dalam pengembangan kawasan Kota Baru di Jatiagong, Kabupaten Lampung Selatan sebagai pusat pemerintahan baru, menggantikan pusat pemerintahan yang masih berpusat di Bandar Lampung, ibu kota provinsi.
Pembangunan kota baru yang berjarak sekitar 45 menit dari pusat Kota Bandar Lampung ini pertama kali dimulai pada tahun 2010, namun setelah 4 tahun dilaksanakan, proses pembangunan terhenti pada tahun 2014, dan kini sudah berjalan 10 tahun. Tidak ada perubahan di kota baru
Akhirnya karena belum jelasnya pengembangan selanjutnya, lahan di sekitar bangunan dan akses jalan ditutupi oleh tanaman singkong yang dikelola warga sekitar.
Setelah bertahun-tahun tidak terganggu oleh perubahan, Pj Gubernur Lampung Samsudin berencana melakukan revitalisasi kawasan tersebut untuk mengurangi beban ekonomi dan sosial yang terjadi di Bandar Lampung.
Sebagai bentuk keseriusannya, Pemerintah Provinsi Lampung menyelenggarakan peringatan HUT RI ke-79 pada Agustus 2024 di Bundaran Kota Barrow. Penjabat gubernur juga memiliki kantor di daerah tersebut.
Semangat perubahan tersebut juga tampak dengan adanya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke nusPAY MEDIA, Kalimantan Timur, sebuah proses yang berlanjut secara bertahap hingga beberapa tahun ke depan.
Pembangunan kota baru sempat terhenti karena keterbatasan anggaran dan pergantian kepemimpinan di Lampung satu dekade lalu.
Banyak tantangan yang dihadapi dalam merevitalisasi kawasan tersebut, mulai dari pembukaan lahan kembali, upaya mengundang investor untuk pendanaan, hingga komitmen politik pemimpin Lampung selanjutnya.
Meski banyak tantangan, akting. Gubernur yakin bahwa kedekatan kawasan tersebut dengan pergudangan, perdagangan, dan pendidikan tinggi akan memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang.
Oleh karena itu, rencana pembangunan kota baru dalam tahap percepatan juga diusulkan pada pemerintahan baru sebagai salah satu proyek strategis nasional (NSP).
Berdasarkan desain, kawasan Kota Baru seluas 1.308 hektar dibagi menjadi beberapa kawasan, PAY MEDIA lain Pusat Pemerintahan seluas 434,73 hektar, Pusat Kota seluas 155,11 hektar, dan Koridor Pembelajaran seluas 1.308 hektar. seluas 200,5 hektar.
Kemudian luas pemukiman adalah 263,17 ha, dengan asumsi luas hunian minimal 123,17 ha, termasuk 8000 kepala keluarga, dengan luas rumah 120 meter persegi per keluarga.
Selain itu, kawasan inti Kota Bharu seluas 125,61 hektar merupakan kawasan komersial yang memadukan konsep residensial dan komersial.
Lalu ada taman hutan raya seluas 128,88 ha yang merupakan kawasan pencadangan kawasan hijau dan hutan kota yang diperuntukkan bagi kegiatan kepanduan dan kawasan konservasi.
Sebuah gedung yang diyakini sebagai gedung DPRD di Kota Baru, Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintah provinsi siap melanjutkan pembangunan kota baru untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. PAY MEDIA/Satyagraha
Milik
Rencananya, renovasi pusat pemerintahan baru yang merupakan bagian dari pengembangan kawasan perkotaan Lampung Raya ini akan diawali dengan penyediaan perumahan kerja bagi aparatur sipil negara (ASN).
Rencana pembangunan perumahan ASN dengan kavling lebih luas per rumah diperlukan untuk mengantisipasi kepadatan penduduk dan mencegah terjadinya kepadatan pemukiman yang tidak sehat.
Selain itu, penyediaan perumahan bagi ASN akan dibarengi dengan penyediaan jalan, pejalan kaki, akses air bersih, ruang terbuka hijau, jaringan listrik, jaringan drainase, serta fasilitas sanitasi dan air limbah.
Wakil Ketua Umum Otoritas Real Estat Pusat Indonesia (DPP REI) Joko Santoso mengaku pihaknya bersedia mengelola lahan seluas 70 hektare dari total luas 1.308 hektare untuk perumahan ASN guna menambah daya tarik hidup. di wilayah tersebut
Untuk mewujudkan hal tersebut, REI memerlukan dukungan pemerintah daerah dari segi peraturan perundang-undangan, serta memberikan insentif dengan memfasilitasi permohonan akomodasi bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah agar tersedia tempat tinggal.
Secara umum, pasar real estate di kawasan Kota Bharu dinilai sangat menjanjikan karena masyarakat sekitar Bandar Lampung membutuhkan kawasan hunian yang jauh lebih nyaman dan terhindar dari kemacetan dan kepadatan.
Pembangunan perumahan juga akan merangsang pertumbuhan sektor lain seperti pendidikan, olah raga, perdagangan, akomodasi dan restoran, ruang terbuka hijau, transportasi dan industri.
Berdasarkan catatan, kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung saat ini mencapai 6.609 jiwa per kilometer persegi, dengan jumlah penduduk 1,2 juta jiwa dan luas wilayah hanya 183,72 kilometer persegi.
Dengan pembangunan perumahan yang tepat, ruang kota dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan investasi dan tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru yang dapat mendukung kinerja perekonomian Lampung secara keseluruhan.
Perencanaan kota yang pro investasi diharapkan dapat mendukung penyerapan tenaga kerja, mendorong transfer teknologi dan berkontribusi terhadap pendapatan lokal dan kesejahteraan masyarakat.
Tugas terbesarnya adalah memastikan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan kota baru dapat terwujud dan ide besar tersebut tidak hilang ditelan zaman.
Lampung jelas mempunyai potensi menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru, dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata dan perkebunan serta hadirnya infrastruktur Tol Trans Sumatera memberikan dampak positif.
Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar 4-5% per tahun, potensi pertumbuhan yang lebih optimal sangat mungkin terjadi. Dan semua itu bisa dimulai dengan dimulainya kembali pembangunan kota baru.
Redaktur : Achmed Zainal M