Jakarta (PAY MEDIA) – Biro Pemberantasan Perjudian Internet meminta penyedia layanan e-wallet mengambil tindakan terhadap transaksi terkait perjudian online di platform mereka.
“Kami juga menanyakan kepada teman-teman e-wallet yang platformnya diduga mereka gunakan banyak digunakan untuk aktif berjudi online. Teman-teman Dana, GoPay, OVO, Link Aja juga sudah kami hubungi untuk terus memberikan diskon di e-wallet masing-masing. , kata Menteri Komunikasi dan Digitalisasi Meutya Hafid di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data yang disampaikan Meutya saat pemaparannya, beberapa platform dompet digital yang diidentifikasi sering digunakan dalam transaksi game online PAY MEDIA lain Dana (25,68 persen), GoPay (24,84 persen), LinkAja (21,47 persen), OVO (21,26 persen). persen), Sakuku (2,32 persen) dan ShopeePay (2,11 persen).
Dalam kesempatan tersebut, Meutya juga mengatakan pihaknya menyediakan beberapa saluran pelaporan untuk memudahkan masyarakat melaporkan aktivitas perjudian online.
Melalui website aduankonten.id, masyarakat dapat melaporkan konten yang melanggar seperti perjudian online.
Selain itu, ada juga website aduannomor.id untuk melaporkan nomor ponsel yang terindikasi perjudian online dan cekrekening.id untuk memeriksa akun yang diduga mengikuti aktivitas ilegal tersebut.
“Kemenkominfo tidak mungkin melakukan pengawasan sendirian, dan akan sangat membantu jika teman-teman juga menyampaikan pengaduan,” kata Meutya.
,
Kemkomdigi, kata dia, juga selalu menutup akun Instagram dan pihak-pihak yang terindikasi terlibat aktivitas perjudian online.
Diakui Meutya, upaya menutup-nutupi yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Pendidikan Tinggi berpotensi membawa dampak hukum. Meski demikian, ia menegaskan hal tersebut tidak menjadi kendala dalam upaya penghapusan perjudian online.
“Untuk menutup website atau aplikasi, kadang kita harus berhadapan dengan tuntutan balik. Tidak apa-apa, kita hadapi. Kalau itu aduan masyarakat, kita tutup. Dan kita siap menghadapinya. jika kami Kami akan menjelaskan mengapa situs tersebut “Kami nyatakan bahwa situs ini terkait dengan perjudian online yang aktif,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengarahkan hasil kerja sementara Balai Pemberantasan Judi Online di Jakarta.
Kantor yang didirikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 4 November 2024 itu dipimpin oleh Kapolri Jenderal Paul. Listyo Sigit Prabowo yang dalam pertemuan itu diwakili oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.
Dalam pertemuan yang sama, hadir seluruh pimpinan kementerian/lembaga yang terlibat di kantor tersebut, yaitu Menteri Komunikasi dan Ditjen Digital Meutya Hafid dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Pendidikan Tinggi Ilmu Pengetahuan . dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Selain itu, Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar, Deputi Gubernur BI Juda Agung dan Kepala Ppatk Ivan Yustiavandana, perwakilan KSP dan PCO serta Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.