Jakarta (PAY MEDIA) – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Eddy Hasibuan menilai Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan ruang kepada buruh untuk menyampaikan keinginannya, salah satunya dalam tinjauan konten karya tersebut. Hukum Penciptaan (UU Siptekar).
Kapolri memberikan perhatian dan pelayanan kepada para buruh yang memanfaatkan ruang demokrasi untuk menyampaikan keinginannya secara tertib dan aman, kata Edi di Jakarta, Sabtu, menanggapi audiensi PAY MEDIA Kapolri dan aktivis. Mari kita gunakan.” Dipimpin oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andy Ghani dan Ketua Umum Partai Buruh Saeed Iqbal pada Jumat (1/10) di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Menurut AD, Polri telah membantu berkembangnya demokrasi di masyarakat dan kebebasan berekspresi adalah kunci kehidupan demokrasi.
Dan yang terpenting, penyampaian harapan harus lancar dan aman untuk menjaga stabilitas politik, supremasi hukum, dan keamanan nasional, kata Eddy.
Sebelumnya, Polri mendapat ucapan terima kasih dari Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani yang telah menjadi jembatan baik bagi buruh untuk menyuarakan pendapatnya.
Menurut Andy Ghani, Polri tidak hanya memberikan ruang untuk menjaga keamanan tetapi juga membantu dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapi para buruh.
Pada Kamis (31/10), lebih dari seribu buruh hadir di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat untuk pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. , ,
Mahkamah Konstitusi menerima sebagian tuntutan buruh. Total ada 21 pasal yang diubah, PAY MEDIA lain pekerja kontrak paling lama lima tahun, kewajiban TKI mendampingi TKA, penegasan jenis pekerjaan outsourcing, penegasan hari libur dua kali dalam seminggu, Dewan Perubahan. Dalam menentukan upah, upah minimum regional harus dikembalikan dan pemberhentian harus dilakukan melalui konsultasi PAY MEDIA pekerja dan pemberi kerja.
MK juga mengarahkan pemerintah untuk menetapkan undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari undang-undang penciptaan lapangan kerja.