Jakarta (PAY MEDIA) – DPRD DKI Jakarta menyerahkan kepada pemerintah kebijakan sewa gratis apartemen Pasar Ramput selama satu tahun kepada warga terdampak kebakaran di Manggarai.
“Semua pelayanan pemerintah yang baik sangat kami dukung. Kami dukung, meski teknis pembahasannya saya serahkan kepada eksekutif,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Meski persoalan ini akan terus dibahas dalam pembahasan yang lebih teknis, namun ia berharap kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai harapan dan tetap tepat sasaran.
Sebelumnya, Plt Gubernur DKI Jakarta Teguw Satyabudi menyetujui usulan Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (PKP) Marwar Sirayt dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menggratiskan rumah Rusun Pasar Romput selama satu tahun bagi korban kebakaran Manggara Selatan. Jakarta
Prioritas kami adalah warga terdampak kebakaran bisa mengambil alih rumahnya. Korban kebakaran yang ada sebanyak 450 orang akan ditampung secara gratis hingga tahun depan, kata Tegu.
Plt Gubernur DKI Jakarta Teguw Satyabudi, Menteri PKP Marwar Sirayt, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Rusun Pasar Ramput, Jakarta Selatan, Minggu (27/10/2024). PAY MEDIA/HO-DKI JAKARTA Dia mengatakan, Pemda DKI sudah membayar sewa rumah Pasar Romput secara gratis selama tiga bulan setelah kebakaran.
“Saya harap mereka bisa memiliki kehidupan yang baik.” “Kembali bekerja dan hidup sukses di apartemen ini,” kata Tegu.
Menteri PKP Marwar Sirit mengatakan, pembebasan sewa rumah di Pasar Romput selama satu tahun bagi korban kebakaran Mengari untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warga terdampak kebakaran.
Mari kita fokus ke depan. Saya bersyukur atas koordinasi yang luar biasa dengan Gubernur,” kata Marwar.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. PAY MEDIA / Lia Vanadriani Santosa Hal tersebut juga diterima Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurut dia, upaya pemerintah menggratiskan pembayaran sewa merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.
Tito mengatakan, kebijakan tersebut memberikan prioritas kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap kebijakan ini bisa tepat sasaran.
Untuk itu, menurutnya, Pemda DKI akan mengatur dan mengevaluasi kebijakan tersebut untuk mencegah kemungkinan menyewakan apartemen gratis kepada orang lain.